Saling Koordinasi Lapas Permisan Siap Lakukan Pembentukan KPPS

CILACAP - Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap yang menggelar Sosialisasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam Cilacap, Senin (04/12).

Dalam hal ini dihadiri oleh Ketua KPU Cilacap, perwakilan Kodim, perwakilan Polresta Cilacap, UPT Pemasyarakatan seNusakambangan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Pemerintah Daerah Cilacap, sementara perwakilan dari Lapas Permisan yaitu Kasubsi Bimkemaswat.

Baca juga: Listrik Andal, Puncak Perayaan Hari Pers Nasional Tahun 2024 Berlangsung Sukses

Dalam kesempatan itu Weweng Maretno selaku Ketua KPU Cilacap mengatakan KPPS merupakan bagian dari ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sama seperti di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), warga negara atau masyarakat yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas juga berhak memberikan hak pilihannya dalam pemilu 2024. 

Baca juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan 12 Sertipikat Tanah Milik Masyarakat Door to door di Kelurahan Jahab Kutai Kartanegara

Sementara itu berkaitan dengan partisipasi pemilu, Weweng menegaskan untuk para petugas penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah agar masif dalam menyampaikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga Petugas Pemasyarakatan dapat memberikan sosialisasi pemilu yang baik kepada Warga Binaan di lingkungan Lapas.

"Semakin banyak informasi yang benar tentang KPPS ini tentu akan semakin bagus. Maka tantangan nanti bagaimana caranya kita menyusun materi dan model sosialisasi sehingga misi kita dengan pembentukan KPPS itu bisa tepat, " Ungkapnya.

Baca juga: Partisipasi Lapas Karanganyar dalam Zoom Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM

Selain sosialisasi peraturan pembentukan KPPS juga dibahas ketentuan dan syarat bagi calon petugas KPPS. Weweng Maretno juga berpesan untuk syarat calon anggota KPPS nantinya diantaranya minimal pendidikan SMA, dan batas usia maksimal 55 tahun.

"Saya mengharapkan pula petugas KPPS menguasai IT, karena nantinya akan ada pengoperasian penghitungan suara menggunakan aplikasi digital, " Pungkasnya.

Baca juga: Apel Pagi Pegawai Bapas NK, Semangat Meluap!

Dengan dibentuknya KPPS di tempat khusus yaitu di dalam Lapas akan memfasilitasi Warga Binaan yang juga Warga Negara Indonesia memberikan hak pilihnya untuk kepentingan kemajuan masa depan bangsa dan negara.